Rancangan dan Tahapan Pembentukan Peraturan

Daftar Rancangan Peraturan/Kebijakan Tahun 2025

• Rancangan Peraturan BAZNAS tentang Pedoman Keprotokolan;

• Rancangan Peraturan BAZNAS tentang Pedoman Pengadaan Barang atau Jasa;

• Rancangan Peraturan BAZNAS tentang Perubahan atas Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Provinsi dan Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota;

• Rancangan Peraturan BAZNAS Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan dan Pembukaan Perwakilan Lembaga Amil Zakat; dan

• Rancangan Peraturan BAZNAS tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pengelolaan ZIS-DSKL.

Tahapan Pembentukan Peraturan di lingkungan BAZNAS

• Pemrakarsa   Menyusun Rancangan Peraturan BAZNAS

• Pemrakarsa   dapat membentuk   tim penyusun Rancangan Peraturan BAZNAS

• Tim Penyusun Rancangan Peraturan BAZNAS terdiri atas   unsur   Pemrakarsa, Biro Hukum, Bidang Penelitian dan Pengembangan serta unit kerja terkait ainnya.

•  Anggota tim penyusun melaporkan perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan BAZNAS kepada Pimpinan masing-masing.

• Penyusunan Rancangan Peraturan BAZNAS harus mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang- undangan.

• Dalam Menyusun Rancangan Peraturan BAZNAS, Pemrakarsa dapat mengikutsertakan Kementerian/Lembaga, ahli hukum, praktisi, akademisi dan/atau pemangku kepentingan lainnya.

• Tim penyusun dapat mengadakan uji publik, sosialisasi, diskusi, ceramah, lokakarya, seminar dan/atau pertemuan ilmiah lainnya guna menyerap aspirasi masyarakat dan/atau stakeholder pengelola zakat dalam penyusunan Rancangan Peraturan BAZNAS.

• Tim penyusun menyampaikan naskah Rancangan Peraturan BAZNAS kepada Pemrakarsa.

Tahapan Pembentukan Keputusan Ketua BAZNAS

1. Usulan  penyusunan  Keputusan  Ketua dilakukan berdasarkan: 

           a. Perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

           b. Perintah Peraturan BAZNAS; dan/atau Kewenangan Ketua.

2. Pemrakarsa menyampaikan Rancangan Keputusan Ketua BAZNAS kepada Sekretaris u.p Kepala Biro Hukum.

3. Biro Hukum melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap Rancangan Keputusan Ketua.

4. Kepala Biro Hukum menyampaikan kepada Pemrakarsa terkait Rancangan Keputusan Ketua BAZNAS hasil harmonisasi dan sinkronisasi untuk mendapatkan paraf persetujuan.